BAKESBANGPOL KEPRI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepri menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Periode Bulan Januari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Drs.Muhamad Iksan, M.Si, bertempat di ruang rapat Pancasila Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Turut hadir Sekretaris Badan, Para Kepala Bidang, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional penyetaraan, seluruh ASN dan PPPK Bakesbangpol.
Dalam Sambutannya, Kaban Kesbangpol menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait pelaksanaan Kalender Kegiatan Tahun 2026 yang menjadi Program Strategis diantaranya Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, Seleksi dan Dilxat Paskibraka Tahun 2026, Program Podcast Sarapan Bubur Pedas, Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial, RAD P4GN.
Iksan juga menekankan terkait dengan penegakan disiplin, Percepatan Pelaksanaan program Kegiatan tahun 2026, Percepatan Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan orang Pribadi.
Selain itu iksan juga menyampaikan bahwa di Tahun 2026 ini sebagai bentuk Reward atas Kedisiplinan Pegawai, akan dilaksanakan Pemilihan Pegawai Terdisiplin 2 kali dalam 1 tahun yaitu Periode Januari – Juni dan Periode Juli – Desember.
Adapun Tujuan pelaksanaan Program ini adalah
1. Memberikan apresiasi dan pengakuan atas komitmen pegawai dalam menerapkan disiplin kerja, kepatuhan terhadap peraturan, serta etos kerja yang tinggi.
2. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai agar senantiasa menjaga kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Menumbuhkan budaya kerja yang positif dan kompetitif secara sehat
4. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan disiplin sebagai fondasi utama aparatur yang berintegritas.
5. Menjadi teladan (role model) bagi seluruh pegawai dalam membangun karakter ASN yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan akuntabilitas.
6. Mendukung implementasi reformasi birokrasi khususnya pada aspek penguatan manajemen SDM aparatur dan penegakan disiplin ASN.
7. Memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rapat Evaluasi diakhir dengan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).*
