- Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu indikator terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.
- Data Indeks Demokrasi Indonesia ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia beserta instansi pemerintah terkait.
- Indikator IDI ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.
- Penyusunan IDI melibatkan kerjasama instansi pemerintah yakni Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.
- Secara akademis, untuk memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.
- Untuk memberikan data penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
- Bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerahnya masing-masing.
Nilai Indeks Demokrasi
Provinsi Kepulauan Riau
Target Indeks Demokrasi
Provinsi Kepulauan Riau
Penghitungan Nilai IDI
3 aspek dan 22 indikator penilaian yaitu :
Aspek Kebebasan (Dimensi Politik)
Terdiri dari 7 Indikator mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragama dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri.
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyaraka
- Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
- Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok Masyarakat
- Pemenuhan hakhak pekerja
- Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Aspek Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
Terdiri 7 Indikator Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan ekslusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan
- Kesetaraan gender
- Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
- Anti monopoli sumber daya ekonomi
- AkseswargamiskinpadaperlindungandanJaminansosial
- Kesetaraankesempatankerjaantarwilayah
- Akses masyarakat terhadap informasi publik
- Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Sosial)
Terdiri 8 Indikator Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan.
- Kinerja lembaga legislative
- Kinerja lembaga yudikatif
- Netralitas penyelenggara pemilu
- Putusan PengadilanTataUsaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
- Jaminan pemerintah/pemer intah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup Masyarakat
- Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah
- Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
- Pendidikan politik pada kader partai politik
22 indikator penilaian yaitu :
a. 13 indikator yang berasal dari data sekunder yang dihitung oleh lembaga yang menaungi dan komponen ini sangat mempengaruhi capaian IDI itu sendiri.
b. 9 indikator dikumpulkan di Provinsi, yang memungkinkan ditreatment oleh Pemda, seperti Indikator 15 Yaitu kinerja lembaga legislatif, Indikator 20 yaitu indikator transparansi anggaran; dan Indikator 22 yaitu Peran partai politik dalam hal ini pendidikan politik.
