- PERATURAN BKN NOMOR 24 TAHUN 2017 TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS
- UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
- UNDANG-UNDANG RI No. 17 Tahun 2013 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 TAahun 2006 NO. 8 Tahun 2006 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 16 Tahun 2017
- Penjelasan atas Undang-Undang RI NO. 16 Tahun 2017
- PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 58 Tahun 2016 Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 17 Tahun 2013 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- Penjelasan atas peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2016
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 59 Tahun 2016 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 18 Tahun 2016 Tentang PERANGKAT DAERAH
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO. 56 Tahun 2017 Tentang PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO. 57 Tahun 2017 Tentang PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO. 58 Tahun 2017 Tentang KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
