Badan Kesbangpol dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri Rapat Membahas Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis HAM

BAKESBANGPOL KEPRI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kepri hadiri Rapat Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hak Asasi Manusia (HAM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Biro Organisasi, Rabu (8/4/2026) Pagi.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan Bapak Muhamad Nuryani, S.T, M.H.  Beliau menyampaikan bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Analis Hak Asasi Manusia (HAM), telah dilakukan sharing session mengenai perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis HAM, yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat enam klaster utama hasil kerja Analis HAM yang relevan dengan tugas dan fungsi OPD, termasuk Bakesbangpol.

“Adapun Klaster Hasil Kerja Utama yaitu Penanganan Pengaduan HAM, Pemantauan dan Pelaporan Instrumen Internasional HAM, Analisa PUU/RPUU berperspektif HAM, Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM dan Penguatan HAM, Penilaian/Audit HAM bagi K/L/PD dan Korporasi,” ungkapnya Muhamad Nuryani.

Selanjutnya terkait relevansi dengan Bakesbangpol, yaitu Bakesbangpol memiliki kewenangan dalam Urusan Pemerintahan Umum, yang mencakup aspek koordinasi, penanganan konflik sosial, serta edukasi masyarakat terkait HAM. 

“Dalam matriks pemetaan, Bakesbangpol berperan pada klaster Penguatan HAM melalui kegiatan edukasi HAM masyarakat dan program Desa/Kota Peduli HAM,” tegasnya.

Bakesbangpol, lanjutnya juga berpotensi terlibat dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait diskriminasi sosial dan konflik lahan.

Sementara itu Sekretaris Badan Kesbangpol, Aludin Andi menyampaikan bahwa mengingat Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Bakesbangpol, maka pihaknya akan segera melakukan pemetaan kebutuhan formasi ini dan menyampaikan usulan kebutuhan formasi Analis HAM sesuai dengan pedoman. 

Andi melanjutkan usulan ini akan menjadi dasar dalam pengajuan formasi jabatan fungsional Analis HAM di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.*