TANJUNGPINANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terkait Situasi dan Keadaan Terkini Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, bertempat di Aston Tanjungpinang Hotel & Conference Centre, Jalan Adi Sucipto Km. 11 Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026) mulai pukul 09.30 WIB.
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional (Wasnas) Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Muhamad Iksan, M.Si. Dalam arahannya, Kepala Bakesbangpol menekankan pentingnya koordinasi yang solid dan pemantauan berkelanjutan antarinstansi pemerintah maupun organisasi internasional dalam menangani keberadaan pengungsi dari luar negeri di wilayah Kepulauan Riau.
Mengingat posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi salah satu wilayah perlintasan maupun penampungan sementara pengungsi luar negeri, sinergi lintas sektor dinilai krusial guna memastikan aspek kemanusiaan berjalan selaras dengan terjaganya stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta kewaspadaan nasional di daerah.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan instansi teknis terkait, antara lain:
Perwakilan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR)
Perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
Kepala Bakesbangpol Kota Tanjungpinang
Perwakilan Bakesbangpol Kabupaten Bintan
Kasat Intelkam Polresta Tanjungpinang
Kasat Intelkam Polres Bintan
Perwakilan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Tanjungpinang
Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang
Turut mendampingi Kepala Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut jajaran Bidang Kewaspadaan Nasional, yakni Kepala Bidang Wasnas Gideon Simanullang, Analis Kebijakan Ahli Muda Ferdilianto, beserta jajaran staf Bidang Wasnas Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan pertukaran data dan informasi terkini terkait kondisi pengungsi luar negeri di wilayah Tanjungpinang, Bintan, dan Kepulauan Riau secara umum dapat semakin optimal, sehingga setiap potensi kerawanan sosial maupun keamanan dapat diantisipasi secara cepat dan terukur.