BATAM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Batam, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia di Hotel Grand I Batam, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Rabu (11/11/2026) mulai pukul 09.00 WIB.
Dalam agenda strategis tersebut, Kepala Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau menugaskan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional (Wasnas), Gideon Simanullang, S.E., M.Ak., didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda, Ferdi Lianto, S.Sos., beserta staf Bidang Wasnas untuk hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Forum koordinasi ini secara khusus membahas berbagai tantangan nyata dalam penanganan pengungsi luar negeri di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang memerlukan perhatian serta langkah penanganan secara terpadu. Sejumlah tantangan utama yang mengemuka dalam rapat meliputi lamanya masa tunggu pengungsi akibat ketidakpastian solusi jangka panjang, kendala akses sertifikasi kompetensi bagi pengungsi, perlunya penguatan praktik baik Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN), serta meningkatnya biaya operasional akomodasi.
Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah usulan kenaikan tarif Hotel Kolekta sebesar 53 persen, yang berpotensi meningkatkan beban pembiayaan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan mendorong perlunya pencarian alternatif akomodasi yang lebih efisien. Sebagai langkah antisipasi apabila negosiasi tarif dengan pihak Hotel Kolekta tidak mencapai kesepakatan, IOM telah mengidentifikasi sejumlah alternatif lokasi akomodasi di kawasan Batam Centre dan Muka Kuning.
Meski demikian, forum menegaskan bahwa setiap rencana relokasi pengungsi wajib mempertimbangkan secara matang aspek keamanan, ketertiban umum, kelayakan fasilitas hunian, serta keberlanjutan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga pusat serta unsur daerah dan organisasi internasional, antara lain:
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI
Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri RI
Sekretaris Satgas PPLN Pusat Kemenko Polkam RI
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kota Batam
Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Tanjungpinang
Kasat Intelkam Polresta Barelang
Perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia Kota Batam
Secara keseluruhan, penanganan pengungsi luar negeri di Kota Batam membutuhkan sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, Satgas PPLN, aparat keamanan dan keimigrasian terkait, UNHCR, serta IOM. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan seluruh tantangan di lapangan dapat tertangani secara efektif, efisien, dan manusiawi dengan tetap menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.