BAKESBANGPOL KEPRI TARGETKAN IDI TEMBUS 5 BESAR NASIONAL

TANJUNGPINANG — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Upaya tersebut tercermin dari tren positif capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Aludin Andi, menyampaikan bahwa capaian IDI Kepri tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kepri berhasil menempati peringkat ke-2 tingkat regional Sumatera, sekaligus berada pada peringkat ke-11 secara nasional.

“Posisi IDI Kepri secara nasional berada di peringkat 11, namun untuk tingkat regional Sumatera, IDI Kepri berhasil menduduki peringkat ke-2,” ujar Aludin Andi, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan adanya progres dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, IDI Kepri berada di peringkat ke-17 secara nasional, kemudian meningkat menjadi peringkat ke-13 pada 2024, dan kembali naik ke peringkat ke-11 pada 2025.

Tidak hanya dari sisi peringkat, skor IDI Kepri juga menunjukkan tren yang semakin baik. Berdasarkan capaian yang disampaikan Bakesbangpol Kepri, skor IDI tercatat 79,53 pada 2021, 78,77 pada 2022, 77,66 pada 2023, 80,83 pada 2024, dan meningkat menjadi 81,51 pada 2025.

Dengan skor 81,51 tersebut, IDI Kepri berada dalam kategori tinggi, sekaligus berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 78,19.

“Skor IDI Kepri dari tahun ke tahun meningkat. Pada 2025 mengalami kenaikan menjadi 81,51 dan berada pada kategori tinggi,” jelas Andi.

Target 5 Besar Nasional

Melihat tren positif tersebut, Bakesbangpol Kepri menargetkan capaian IDI Provinsi Kepulauan Riau dapat terus meningkat hingga menembus lima besar nasional pada 2026.

Andi menegaskan, target tersebut bukan semata-mata menjadi target Bakesbangpol, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kepulauan Riau.

“Target kita membawa Kepri menembus lima besar nasional pada 2026. Ini merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Menurut Andi, IDI memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk melihat perkembangan sekaligus mengevaluasi pembangunan politik dan demokrasi di daerah.

IDI juga menjadi salah satu data penting dalam mendukung perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melihat kualitas demokrasi yang berkembang di daerah.

“Progres dan intervensi yang kita lakukan di masing-masing aspek diharapkan mampu terus mendongkrak capaian tersebut,” ujarnya.

Tiga Aspek Penilaian IDI

Aludin Andi menjelaskan bahwa pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang dijabarkan ke dalam sejumlah indikator penilaian.

Aspek Kebebasan menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk menjalankan hak-hak politik dan sipil secara bebas serta bertanggung jawab.

Sementara aspek Kesetaraan mengukur adanya kesempatan yang adil bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya, pelayanan, informasi, maupun kekuasaan.

Adapun aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi mengukur kemampuan lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsi secara efektif, transparan dan akuntabel.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, Bakesbangpol Kepri melihat masih terdapat ruang untuk melakukan penguatan, khususnya pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Andi menyebut, salah satu hal yang perlu terus didorong adalah pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat serta kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

“Nilai kita belum naik maksimal pada aspek kapasitas lembaga demokrasi. Kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi yang dilaksanakan partai politik masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Dorong Parpol Maksimalkan Pendidikan Politik

Dalam upaya meningkatkan capaian tersebut, Bakesbangpol Kepri terus melakukan koordinasi dengan partai politik, khususnya partai politik penerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

Menurut Andi, kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik perlu didukung dengan dokumentasi dan pelaporan yang baik agar dapat menjadi bagian dari data pendukung dalam pengukuran IDI.

“Yang terpenting hasilnya dilaporkan kepada Pokja IDI. Mungkin mereka melaksanakannya, namun tidak melaporkan datanya secara maksimal,” katanya.

Untuk itu, Bakesbangpol Kepri terus mendorong partai politik agar lebih tertib dalam melaksanakan serta melaporkan kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

Koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan keuangan partai politik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penguatan demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Melalui alokasi dana bantuan ini, kita terus mendorong parpol agar memaksimalkan penggunaannya untuk mendukung penguatan demokrasi serta melaporkan datanya,” ungkap Andi.

Ia menambahkan, bantuan keuangan partai politik yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk setiap satu suara sah hasil pemilu, dengan pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

“Sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Kepri yang ditetapkan melalui SK Gubernur sesuai amanat undang-undang dan kemampuan daerah,” pungkasnya.

Demokrasi Berkualitas, Kepri Semakin Berdaya Saing

Bakesbangpol Kepri memandang peningkatan IDI bukan sekadar mengejar peringkat, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan demokrasi yang semakin berkualitas, inklusif, partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat pendidikan politik masyarakat, meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Bakesbangpol Kepri optimistis capaian IDI dapat terus ditingkatkan.

Target lima besar nasional menjadi motivasi untuk bersama-sama menghadirkan demokrasi yang semakin matang, masyarakat yang semakin sadar politik, serta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan responsif di Provinsi Kepulauan Riau.