Gelar Workshop Seri ke-6, Kesbangpol Kepri Perkuat Budaya Antikorupsi dan Integritas ASN

BAKESBANGPOL KEPRI – TANJUNGPINANG — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN). Kali ini, Kesbangpol Kepri menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Seri ke-6 Tahun 2026 yang mengusung tema penting, yakni “Pencegahan Gratifikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kesbangpol Kepri.”

Acara tersebut berlangsung secara khidmat di Ruang Rapat Pancasila Bakesbangpol Kepri, Tanjungpinang, pada Kamis (11/6/2026) pagi. Workshop ini diikuti secara antusias oleh seluruh jajaran pegawai, mulai dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda, hingga staf pelaksana.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri, Drs. Muhamad Iksan, M.Si. Dalam sambutannya, Iksan menegaskan bahwa gratifikasi merupakan isu krusial yang harus diwaspadai demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme. Pencegahan gratifikasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan komitmen moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” ujar Iksan di hadapan para peserta.

Iksan juga mengingatkan bahwa situasi dalam pelayanan publik sering kali rentan terhadap konflik kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bentuk, jenis, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum terkait gratifikasi menjadi benteng utama bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Workshop seri ke-6 ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Materi utama disampaikan oleh Bajora Paruhum, SE, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya Inspektorat Daerah Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula Dr. Rina Dwi Lestari, S.IP, M.Si sebagai pengendali mutu dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepri.

Dalam paparannya, Bajora Paruhum mengingatkan dampak buruk gratifikasi yang ia sebut sebagai akar dari tindakan korupsi. Menurutnya, pembiaran terhadap gratifikasi dapat merusak mental aparatur menjadi berjiwa pengemis, menumbuhkan sikap hedonis, hingga memicu penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

“Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugasnya. Jika menerima, prinsip dasarnya hanya dua: tolak atau laporkan,” tegas Bajora.

Ia juga mengingatkan sanksi hukum berat yang mengintai para pelanggar, yakni pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup, serta denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Namun, Bajora menambahkan ada pula jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu pemberian yang tidak terkait jabatan dengan batasan nilai yang diatur oleh undang-undang.Acara yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dinamis antara peserta dan narasumber.

Di akhir kegiatan, Dr. Rina Dwi Lestari dari BPSDM Kepri menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi Kesbangpol Kepri yang terus berkelanjutan menggelar workshop kapasitas ASN hingga seri ke-6. Kegiatan ini dinilai berdampak nyata dalam mendongkrak integritas kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.