Jaga Kedaulatan Batas Laut, Kesbangpol Kepri Lakukan Monitoring Pulau Terluar di Pulau Nguan Galang

BATAM, KESBANGPOL KEPRI — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Kewaspadaan Nasional Monitoring Pulau-Pulau Terluar Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Kegiatan survei awal monitoring ini dipusatkan di Dermaga Pelabuhan Pulau Nguan, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada Kamis (29/10/2026) mulai pukul 10.00 WIB.Kegiatan strategis ini dilaksanakan dalam rangka penguatan stabilitas keamanan daerah, pemetaan potensi kerawanan sosial dan kedaulatan batas wilayah pesisir, serta menjaring aspirasi sosial-ekonomi masyarakat di pulau perbatasan terluar Kepri.Berdasarkan disposisi Kepala Bakesbangpol Kepri, kegiatan monitoring lapangan dipimpin oleh Gideon Simanullang, S.E., M.Ak., didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda, Ferdi Lianto, S.Sos., beserta jajaran staf teknis Bidang Kewaspadaan Nasional. Kegiatan turut menggandeng sinergi aparat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia serta aparatur kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam tinjauan lapangan tersebut, tim berdialog langsung dengan warga pesisir Pulau Nguan dan aparatur setempat guna memantau perkembangan situasi ketertiban, keamanan maritim, aksesibilitas logistik, serta dinamika sosial kemasyarakatan. Di samping pemantauan lapangan, Satgas juga menyerahkan paket bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat setempat sebagai bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah daerah bagi warga perbatasan. Ketua Tim Monitoring, Gideon Simanullang, menyampaikan bahwa kawasan pulau terluar seperti Pulau Nguan di wilayah Galang memiliki posisi vital dari sudut pandang ketahanan nasional dan pertahanan wilayah maritim."Monitoring pulau terluar ini menjadi instrumen deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman maupun dinamika perbatasan. Kami ingin memastikan kondisi wilayah perbatasan tetap aman dan kondusif, kedaulatan laut terjaga, serta masyarakat perbatasan merasakan kehadiran pemerintah provinsi," tegasnya.

Data dan inventarisasi permasalahan hasil survei awal di Pulau Nguan ini nantinya akan disusun menjadi telaah kebijakan strategis daerah serta dikoordinasikan bersama pemangku kepentingan maritim dan kementerian terkait demi keberlanjutan pembangunan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau.