Rakor TIMPORA Perkuat Komunikasi, Sinergi, dan Kerja Sama Antar instansi di Kepulauan Riau

BATAM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Muhamad Iksan, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau tersebut berlangsung di Aston Batam Hotel & Residence, Selasa (1/9/2026).

Rakor TIMPORA menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan diawali dengan rangkaian acara pembukaan, antara lain menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan ketua panitia, sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, serta menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau menekankan pentingnya optimalisasi peran TIMPORA dalam mewujudkan pengawasan orang asing yang efektif, adaptif, dan berbasis kolaborasi.

Pengawasan terhadap orang asing dinilai perlu dilakukan secara semakin terintegrasi, responsif, dan berbasis risiko, seiring dengan dinamika keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu kawasan strategis dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

Rakor tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta memperkuat pola koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi dan merespons berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kepri Drs. Muhamad Iksan, M.Si menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menciptakan pengawasan orang asing yang efektif.

“Kami berharap Rakor TIMPORA ini semakin memperkuat komunikasi dan sinergi, sekaligus memperluas kerja sama dengan instansi terkait. Sinergi ini menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung penegakan hukum keimigrasian di wilayah Kepulauan Riau,” ujar Iksan.

Menurutnya, forum TIMPORA tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan membangun langkah bersama dalam menghadapi berbagai dinamika serta potensi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing.

“Forum ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pola koordinasi dalam merespons potensi pelanggaran keimigrasian,” lanjut Iksan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat dengan mengedepankan pertukaran informasi, komunikasi yang efektif, serta langkah-langkah pengawasan yang terkoordinasi.

Hal tersebut dinilai semakin penting bagi Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, posisi geografis yang strategis, serta aktivitas ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan mobilitas internasional yang cukup tinggi.

Rakor TIMPORA Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 turut dihadiri perwakilan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Koarmada I, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Badan Intelijen Negara Provinsi Kepulauan Riau, Korem 033/WP, Lanud Raja Haji Fisabilillah, Binda, Lanud Hang Nadim, Kantor Wilayah Bea Cukai, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Kantor Bea Cukai Batam.

Melalui Rakor TIMPORA ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi semakin solid sehingga pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kepulauan Riau dapat dilaksanakan secara optimal, terintegrasi, dan mampu mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.