BAKESBANGPOL KEPRI – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) menghadiri kegiatan Peluncuran Sekretariat Bersama dan Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama (API MB) di Kementerian/ Lembaga.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Kementerian Agama RI pada tanggal 3-5 Oktober bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 86, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta.
Peluncuran Sekber dan API MB diresmikan oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai pilar utama dalam memperkuat toleransi dan kerukunan di Indonesia. Menurutnya, moderasi beragama merupakan bagian dari visi besar bangsa untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman.
Indeks kerukunan umat beragama secara Nasional menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan skor dari 73,08 pada tahun 2022 menjadi 76,47 di tahun 2024.
Terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Drs.Darson,SPd, M.Si menyampaikan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 85,78 dan yang merupakan tertinggi secara nasional. “Tahun 2023 mencapai 83,58 dengan prediket memuaskan,” ungkap Dr. Darson.
Indeks kerukunan digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Indeks diukur dengan tiga dimensi penilaian utama, yaitu: Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama
Peluncuran Sekretariat Bersama dan Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama (API MB) dilakukan dalam rangka memperkuat moderasi beragama dan menjaga kerukunan umat.
Kedepan Sekretariat Bersama dan Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program moderasi beragama.
“Sekber ini akan menjadi pusat pemantauan dan evaluasi digital terhadap pelaksanaan program moderasi beragama di berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga pendidikan,” ungkap Dr.Darson.*
