BAKESBANGPOL KEPRI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Rapat Koordinasi Peran dan Dukungan Pemerintah Provinsi Dalam Program Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Dengan mengangkat tema ” Asistensi Pokja IDI Provinsi dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah” pertemuan Rapat Koordinasi itu diselenggarapa pada hari Selasa (15/10) bertempat di Golden Boutique Hotel, Jalan Angkasa No. 1, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Dr.Darson,S.Pd, M.Si menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu indikator terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Data Indeks Demokrasi Indonesia ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beserta instansi pemerintah terkait,” kata Kabankesbangpol Kepri Dr.Darson.
Lebih lanjut Dr. Darson, S.Pd, M.Si menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.
Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Adapun capaian Indeks IDI Provinsi Kepri sekal 3 (tiga) tahun terakhir yaitu: 2021 sebesar 79,532, tahun 2022 sebesar 78,778 dan tahun 2023 sebesar 77,66
Dalam penghitungan nilai IDI, terdapat 3 aspek penilaian yaitu, 1. Kebebasan, 2. Kesetaraan dan 3. Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan total 22 indikator penilaian.(*)
