BAKESBANGPOLKEPRI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2025 pukul 08.00 WIB di Hotel Aston Tanjungpinang.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Umumnya dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr.H.T.S Arif Fadillah, S.Sos, M.Si.
Dalam Sambutannya Arif Menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu indikator terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.
Disampaikan Asisten 1 Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, 2020–2024, serta 2025-2029.
“IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolkam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah,” ungkap TS Arif Fadillah.
IDI adalah Fact-Based Information, bagian dari upaya mengembangkan culture of evidence-based decision making. IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan LSM, Yang terdiri dari:
1. Aspek kebebasan
Proses sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri dalam politik, sosial, dan ekonomi.
2. Aspek kesetaraan
Proses sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor (politik, sosial, dan ekonomi ) dan dapat menikmati kondisi yang setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan
3. Aspek kapasitas lembaga demokrasi.
Proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik dan lembaga independen seperti penyelenggara pemilu di pusat dan daerah.
Sementara itu dalam laporannya Kaban Kesbangpol Muhamad Ikhsa menyampaikan, Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
Tujuan utama Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia:
1. Untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan(verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang berkaitandengan indikator-indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
2. Melakukan eksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
3. Menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.
4. Sosialisasi indikator-indikator yang digunakan dalam IDI yang angkanya sudahdihasilkan oleh kementerian/lembaga.
Kaban mengungkap IDI Provinsi Kepri selama 3 Tahun terakhir yaitu: 2021 : 79,53, 2022 : 78,77, 2023 : 77,66 dan 2024 : 76,48. Dalam perhitungan nilai IDI terdapat 9 indikator dikumpulkan di Provinsi, yang memungkinkan ditreatment oleh Pemda, seperti Indikator 15 Yaitu kinerja lembaga legislatif, Indikator 20 yaitu indikator transparansi anggaran; dan Indikator 22 yaitu; Peran partai politik dalam hal ini pendidikan politik.
Adapun sumber data Pengukuran IDI diambil dari Dokumen, Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, Data Resmi K/L/D/I dan Portal Berita Online Diperoleh dengan scrapping data 15.000 media massa online dengan Intellegence Media Analysis (IMA).
Disampaikan Ikhsan bahwa Peserta FGD terdiri dari Pokja IDI Provinsi Kepri, Perwakilan Polda Kepri, OPD Pemprov Kepri, Bawaslu, KPU, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Unsur Media. Setelah Rangkain Kegiatan pembukaan dilanjutkan FGD yg dipandu oleh Tim Pokja IDI Kepri Ibu Dian Kartika Sari, Statistisi Ahli Madya BPS Kepri.*
