
BAKESBANGPOL KEPRI – Dalam rangka meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Kolaborasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi dan BPS Provinsi Kepulauan Riau mengadakan FGD Pengukuran Indeks Demokrasi indonesia Provinsi Kepri.
FGD dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Ruang Rapat Lt.IV Kantor Gubernur Kepulauan Riau yang dibuka secara resmi oleh Pj.Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bapak Drs.Sardison, M.TP.

Dalam sambutannya, Sardison menyampaikan bahwa IDI merupakan alat ukur Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Nilai IDI Provinsi Kepri yang terus meningkat menggambarkan bahwa walaupun masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sangat Heterogen namun hidup berdampingan secara rukun dan Demokratis, hal ini memberi kepastian dan kenyamanan investor untuk berInvestasi di provinsi Kepri dan akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Drs.Muhamad Iksan, M.Si melaporkan bahwa Peserta FGD terdiri dari Stakeholder/Kelompok Masyarakat IDI Provinsi Kepri berjumlah 40 orang antara lain OPD terkait Provinsi Kepri, Instansi Vertikal, Pengurus Parpol yg mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kepri, Akademisi & BEM, Media Massa/Pers, Organisasi Masyarakat/Forum.

Rangkaian kegiatan di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Sholawat Busyro, Pembacaan Do’a, Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Kepri Bpk. Drs. Muhamad Iksan, M.Si, Sambutan dan Pembukaan Acara secara resmi oleh : Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Bpk. Drs. H. Sardison, M.TP.
Paparan Gambaran Umum FGD IDI yang disampaikan oleh Kabag Umum BPS Provinsi Kepri Bapak Doni Cahyo Wibowo dilanjutkan dengan Paparan Teknis Materi FGD IDI oleh Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kepri Ibu Dian Kartika Sari dan Diskusi FGD IDI. Selesai Diskusi Penutupan oleh Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kepri Ibu Dian Kartika Sari.*

